Kamis, 30 April 2009

Komunikasi Massa 4

4. Topik atau isu di lingkungan TNI AU yang bisa ‘dijual’ kepada media sehingga kegiatan TNI AU banyak diliput oleh media serta langkah-langkah yang harus dilakukan agar TNI AU makin populer di tengah-tengah masyarakat adalah :

Salah satu keunggulan media massa adalah dapat memberikan efek pembentukan citra baik individu maupun kelompok. Sebuah citra akan terbentuk berdasarkan informasi yang terima oleh masyarakat kemudian media massa bekerja untuk menyampaikan informasi kepada khalayak, informasi dapat membentuk, mempertahankan atau mendefinisikan citra. Peranan citra menjadi penting bagi TNI AU mengingat dalam situasi tertentu Opini Publik merupakan kekuatan dahsyat yang dapat mempengaruhi baik atau buruk sebuah citra. Harus diakui bahwa media massa yang dioptimalkan pemanfaatannya dapat mendukung berbagai kebijakan baik Pemerintah maupun Institusi atau suatu lembaga tertentu dalam mensosialisasikan programnya sekaligus sebagai upaya pembangunan citra positif .

Langkah utama yang bisa ditempuh saat ini adalah, pendekatan kepada masyarakat dan memberikan tindakan yang nyata dapat dilakukan. Dengan melakukan pendekatan terhadap unsur-unsusr instansi sipil baik negri atau swasta, maka dengan sendirinya media akan mencari berita dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Peran dan tugas yang dilaksanakan oleh TNI sebagai alat keamanan adalah sesuatu yang dipersepsikan atau a perceived reality, kesan yang timbul setelah orang melakukan interaksi (melihat, mendengar, merasakan, mengalami dan menghayati) dengan obyek. Kuat tidaknya, baik positif maupun negative, sebuah kesan tergantung dari intensitas, lama dan seringnya interaksi itu, karenanya peran dan fungsi sosial dimasyarakat harus tetap dipertahankan.

Upaya peningkatan citra TNI AU sangat bergantung pada optimalisasi peran Public Relations atau Dinas penerangan dalam menjalankan tugasnya. Disamping melalui media, TNI AU harus melakukan komunikasi langsung kepada public melalui action (tindakan) yang menyentuh kepentingan dan melibatkan publik. Apa yang dirasakan manfaatnya langsung oleh publik akan menimbulkan kesan dan dukungan dari pada sekedar laporan di media massa. Citra yang dapat dibina dimasyarakat pada saat ini adalah mengenalkan lebih dahulu TNI AU kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kedirgantaraan. Kegiatan yang bisa dijadikan pencitraan yang positif terhadap TNI AU, antara lain adalah Pertunjukan Aerobatik atau demo udara yang dapat melibatkan emosi dan imajinasi penonton/ masyarakat untuk melibatkan diri mereka terhadap hal yang mereka lihat, pertunjukan terjun payung, atau pameran kedirgantaraan yang lain yang menarik untuk diliput.



Jakarta, Mei 2009
Perwira Siswa



Banu Kusworo
Kapten Psk NRP 526348

Komunikasi Massa 3

3. Pada acara sertijab Kasau (Bintang 4), Dispenau mengundang wartawan untuk meliput kegiatan yang tentu saja menurut kalangan TNI AU sangat penting. Namun ternyata jumlah wartawan yang hadir jauh lebih banyak pada acara sertijab Kapolda jaya (Bintang 2) :

Menanggapi liputan kegiatan sertijab Kasau dengan jumlah wartawan yang hadir lebih sedikit dibanding acara sertijab Kapolda Jaya. Kejadian tersebut sebenarnya lumrah dan wajar terjadi di Indonesia. Setiap wartawan, baik dari media cetak dan media elektronik, adalah agen dari sebuah bisnis media massa juga. Mereka akan mencari berita yang jauh lebih menarik dan menjual demi meningkatnya omzet penjualan atau rating tontonan mereka. Penyampaian sebuah berita juga menyimpan subjektivitas penulis. Bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah berita akan dinilai apa adanya. Berita akan dipandang sebagai informasi yang penuh dengan objektivitas. Bagi kalangan tertentu yang memahami gerak pers. akan menilai lebih dalam terhadap pemberitaan, yaitu dalam setiap penulisan berita menyimpan ideologis/latar belakang. Seorang penulis pasti akan memasukkan ide-ide mereka dalam analisis terhadap data-data yang diperoleh di lapangan.

Selain itu pemberitaan mengenai sertijab Kapolda Jaya jauh lebih dekat secara emosional dan sosial dibandingkan dengan pemberitaan sertijab KASAU. Di dalam struktur sosial masyarakat, posisi Kapolda Jaya sifatnya lebih dekat kepada semua lapisan masyarakat, semua orang lebih mengenal tugas Kapolda Jaya yang memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat sehingga dapat memenuhi karakteristik universalitas. Lain halnya jika yang meliput adalah media internal tentu akan memberikan laporan pemberitaan secara lengkap dan mendalam karena kepentingan dan explosure ke dalam lingkungan TNI AU sangat tinggi.

Sedangkan sertijab Kasau, akan memiliki nilai yang tidak terlalu menjual. Masyarakat lebih banyak yang tidak tahu dan tidak peduli bahkan tidak akan peduli siapa Kasau saat ini. Hal ini dikarenakan sosok Kasau bukanlah sosok yang dekat dan jelas bagi seluruh lapisan masyarakat. Hanya pada lapisan tertentu saja yang akan tertarik dengan sertijab itu. Apabila acara tersebut akan dijual kepada masyarakat pedesaan, tentu saja tidak akan menarik dan laku. Oleh karena itu, dapat diterka bahwa media massa yang datang adalah media massa yang bersifat umum nasional seperti Kompas, Angkasa dan lainnya yang bmempunyai kepentingan dengan pemberitaan tentang pertahanan dan kepentingan nasional.

Komunikasi Massa 2

2. Pada salah satu edisinya, Republika memuat laporan mendalam tentang diaskukan ke Polisi seorang tokoh muslilm yaitu Presiden PKS Tifatul Sembiring, terkait dengan pelanggaran kempanye pemilu lebih awal dalam demo anti israel atas serangan ke Jalur Gaza, dengan sudutpandang “membela” Tifatul. Sementara pada hari yang sama Suara Pembaruan memuat tentang dukungan yang kuat terhadap upaya pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) yang dimotori tokoh-tokoh Kristen suku Batak :

Teori Agenda Setting. Teori Agenda Setting dapat dianggap kemampuan media massa untuk menyampaikan kepentingan dari berita-berita yang ada didalam agenda mereka terhadap agenda yang ada didalam masyarakat. Berbagai level dari Agenda Setting adalah :
1) Agenda setting tingkat pertama. Pada level ini media menggunakan obyek atau permasalahan untuk mempengaruhi masyarakat. Pada level ini media menyarankan kepada masyarakat apa yang mereka harus pikirkan.

2) Agenda setting tingkat kedua. Pada level ini media memfokuskan diri terhadap karakteristik dari suatu obyek atau masalah tertentu dan media juga menyarankan kepada masyarakat bagaimana mereka harus berpikir terhadap masalah tersebut. Ada dua tipe atribute yang digunakan, kognitif (substansi atau topik) dan afektif (evaluatif atau positif, negatif, netral).

Fungsi agenda setting memilliki beberapa komponen yang saling berhubungan yaitu :

(a) Agenda Media : isu-isu didiskusikan di dalam media.
(b) Agenda Publik : isu-isu didiskusikan dan secara personal berhubungan degan anggota-anggota dari suatu komunitas atau masyarakat.
(c) Agenda Kebijakan : isu-isu yang dianggap penting oleh para pembuat kebijakan atau pemerintah.
(d) Agenda Perusahaan : isu-isu yang dianggap penting bagi perusahaan dan pelaku bisnis.

Berdasarkan uraian di atas, baik Suara Pembaharuan dan Republika menggunakan agenda setting tingkat kedua dan berusaha mempengaruhi pembaca dengan gaya dan isi berita mereka masing-masing. Pada kasus Tifanul Sembiring, Republika berusaha meyakinkan pembacanya bahwa Tifanul Sembiring tidak bersalah dengan menyajikan komentar-komentar yang bernada membela yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu dalam pemberitaan. Republika juga tidak menjelaskan statement negatif dari pihak lain yang berlawanan dengan harapan masyarakat tidak akan mengubah mind setting yang telah dibuat. Masyarakat akan dibuat tetap membela PKS dan Tifanul Sembiring dan tidak pernah berpikir sebaliknya.

Demikian pula dengan Suara Pembaharuan yang beraliran Batak-Kristen. Koran tersebut berusaha meyakinkan para pembaca dengan gaya bahasanya agar sesuai dengan harapan mereka. Berita yang disajikan merupakan ungkapan perasaan tidak puas terhadap perlakuan Pemerintah RI terhadap Tapanuli karena dengan sengaja membiarkan tanpa dimekarkan menjadi suatu propinsi. Dengan bahasanya, editor berusaha membandingkan dengan keluarnya Timor Timur dari Indonesia dan betapa berjasanya Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah dan pembaca untuk menolak berdirinya Propinsi Tapanuli. Dengan adanya agenda tersebut, mereka berusaha menanamkan pikiran mereka ke dalam pikiran para pembaca.

Komunikasi Massa 1

KOMANDO PENDIDIKAN ANGKATAN UDARA
SEKOLAH KOMANDO KESATUAN


STUDI KEPUSTAKAAN KOMUNIKASI MASSA


1. Yang diketahui tentang surat kabar Suara Pembaruan dan Republika, menyangkut organisasi perusahaan dan keredaksian, isi serta gaya bahasa dari kedua surat kabar tersebut adalah :

a. Suara Pembaruan. Merupakan koran yang diciptakan sebagai pengganti harian Sinar Harapan yang di breidel tahun 1986. Harian Sinar Harapan dibatalkan SIUPP-nya tanggal 8 oktober 1986 dan kemudian terbit kembali dengan nama Suara Pembaharuan pada tanggal 4 Februari 1987. Penggantian tersebut diikuti dengan penggantian PT Sinar Kasih sebagai penerbit Sinar Harapan yang diganti menjadi PT Media Interaksi Utama, sebagian besar dari wartawan dari harian Sinar Harapan ditampung, hanya pemimpin redaksi Aristide Katoppo dan pemimpin umumnya H.G Rorimpandey digantikan oleh Albert Hasibuan.

Gerard H rorimpandey merupakan putera dari minahasa kelahiran 85 tahun lalu yang pernah tergabung dalam laskar KRIS Bandung dan merupakan "perintis pers industri." Namanya mencuat ketika ditunjuk oleh kawan-kawan seperjuangan seperti ARSD "BART" RATULANGIE, Ds. Wim Rumambi, Alex Wenas dll utk mengelola harian Sinar Harapan yang berdiri pada 27 april 1961 dan waktu itu berafiliasi dengan partai PARKINDO. dan sejak tahun 1960 an media ini berhaluan independen.

Sekalipun membawa misi kristiani dengan dasar semboyan "memperjuangkan Kebenaran dan keadilan berdasarkan kasih" media bervisi pluralistik ini mendapat tempat terhormat di kalangan pembaca luas. Tetapi jalan penuh liku dan cita-cita Rorimpandey sering diperhadapkan dengan badai pergumulan hingga perjalanan harian Sinar harapan terhenti di bulan oktober 1986 dan berlanjut dengan nama baru Suara Pembaruan di bulan Februari 1987.

HG Rorimpandey selaku pemimpin umum , terus mencari cara untuk bisa kembali menerbitkan Sinar Harapan. Akhirnya pada tanggal 4 Februari 1987 setelah melalui negosiasi panjang dengan pihak pemerintah, pengelola diizinkan kembali menerbitkan koran dengan nama baru yaitu Suara Pembaruan dengan nama penerbit baru yakni PT. Media Interaksi Utama dan tentunya susunan personalia redaksi yang juga baru. Koran baru ini memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan koran sebelumnya termasuk logo dan rubrikasinya.

Ketika reformasi bergulir, sinar harapan terbit kembali dengan format yang hampir sama dengan suara pembaruan hanya terbitnya pagi hari. tanggal 2 Juli 2001 adalah pemunculan perdana sinar harapan baru yang tampil dengan logo dan jenis huruf yang pernah dipakai suara pembaruan selama empat belas tahun.

Setelah era reformasi, beberapa pihak di internal Suara Pembaruan keluar dan menerbitkan kembali Sinar Harapan , sehingga saat ini kedua koran ini yang pada dasarnya dari akar yang sama bersaing di pasar koran sore. Suara Pembaruan sendiri terbit setiap hari dengan edisi Minggu nya sudah diedarkan di pasar berbarengan dengan edisi Sabtu sore. Tidak seperti edisi hariannya yang penuh dengan berita berat seperti politik, ekonomi, hukum dan lain-lain, edisi Minggu Suara Pembaruan bercorak lebih santai dan soft. Beritanya dikemas lebih ringan untuk menemani akhir pekan para pembacanya. Sejak tahun 2006, Suara Pembaruan memiliki kemitraan strategis dengan Globe Media Group, sebuah grup penerbit yang mengelola beberapa media cetak diantaranya koran bisnis Investor Daily, Majalah Investor, majalah Globe Asia, dan koran berbahasa Inggris The Jakarta Globe. Seperti halnya koran-koran mainstream pada umumnya, Suara Pembaruan terbit dalam versi cetak, versi online (www.suarapembaruan.com) dan versi e-paper (epaper.suarapembaruan.com).

Peredaran Suara Pembaruan yang dikomandoi oleh Wim Tangkilasan meliputi sekitar 85% di Jabodetabek dan 15% di kota-kota lain di Indonesia. Banyak kalangan menilai Suara Pembaruan adalah koran sore terbesar di Indonesia. Menurut Nielsen Media Research, profil pembaca Suara Pembaruan adalah pria (67%), usia 30-39 tahun (51%), usia 20-29 tahun (38%), SES A1, A2 (40%), white collar (56%), blue collar (25%), pendidikan SLTA (58%) dan universitas (25%).

Kelahiran dua harian media cetak yang dipelopori oleh Tokoh – tokoh dengan latar belakang agama yang berbeda tersebut tentu dengan menyelipkan misi-misi keagaman dalam bidang politik.

b. Harian Republika. Merupakan koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas Muslim bagi publik di Indonesia. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang bagi kalangan umat Islam, khususnya para wartawan profesional muda yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) kemudian dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu yang kemudian memungkinkan upaya-upaya tersebut berbuah.

Republika terbit sejak tanggal 4 Januari 1993 oleh tokoh cendekiawan muslim dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada dasarnya bersifat idealis. Artinya harian tersebut didirikan dengan tujuan politis_ideologis. Menurut David T. Hill, Republika dibangun setelah ICMI mengidentifikasikan "musuh bersama", yaitu kelompok minoritas yang menguasai konglomerasi media yang sengaja menutupi kegiatan-kegiatan islam secara profesional.

Meningkatnya peran serta umat islam ditunjang dengan adanya ledakan kaum terdidik (intellectual booming) di kalangan kelas menengah kaum santri Indonesia. Program dan kebijaksanaan pendidikan orde baru secara langsung maupun tidak langsung telah melahirkan generasi baru kaum santri yang terpelajar, modern, berwawasan kosmopolitan, berbudaya kelas menengah, serta mendapat tempat dalam institusi-institusi modern.

Kelahiran harian Republika merupakan salah satu bagian dari program yang digagas atau dipelopori oleh bentuk program langsung dan unit badan otonom ICMI. Terbentuk atau berkembanglah PINBUK dengan ribuan BMT, Asuransi takaful, bank muamallat Indonesia, harian Republika, YAAB-Orbit, Masika, Alisa khadijah, mufakat, MKPD, Wisma Sakinah, CIDES, wakaf buku, Mafikibb, yayasan Bumi, LPBH.

Di Indonesia menyusul kelahiran ICMI, oleh kaum cendekiawan muslim lahir bank Muamallat Indonesia dan beberapa lembaga keuangan syariah lain, seperti asuransi dan lembaga pembiayaan keuangan non-bank. Dan dari kelompok sosial inilah muncul gagasan menerbitkan koran harian Republika yang mulai terbit 4 januari 1993. Dengan dukungan ICMI koran harian Republika kemudian dapat terdistribusi luas di berbagai daerah dan langsung menarik minat pembaca muslim khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan.

Penerbitan Republika dinilai menjadi berkah bagi umat Islam. Sebelum masa itu, aspirasi umat Islam tidak mendapat tempat dalam wacana nasional. Kehadiran media ini bukan hanya memberi saluran bagi aspirasi tersebut, namun juga menumbuhkan pluralisme informasi di masyarakat. Karena itu kalangan umat Islam kemudian antusias memberi dukungan, antara lain dengan membeli saham sebanyak satu lembar saham per orang. Dan PT Abdi Bangsa Tbk sebagai penerbit Republika pun menjadi perusahaan media pertama yang menjadi perusahaan publik.

Keberhasilan republika disusul dengan kelahiran majalah Ummat di awal tahun 1995. yang mempunyai semangat yang sama untuk melayani kebutuhan masyarakat islam yang sadar politik karena waktu itu tidak ada majalah yang mengisi segmen tersebut.

Tetapi karena jarak kelahiran yang bebeda 4 tahun dari koran Republika, dan selama 4 waktu tsb terjadi perkembangan politik yang tidak persis sama dengan ketika harian Republika dilahirkan dibawah pengelolaan PT. Abdi bangsa (ABBA), majalah Ummat dipandang sebagai pers yang mempunyai kecenderungan terhadap koran berbasis politik aliran. Dalam hal ini mereka menganggap telah mewakili aspirasi Umat Islam karena sejak berdiri diklaim oleh pendirinya sebagai salah satu "raison d'etre" berdirinya koran tsb. hal ini terlihat dari kepemilikan mayoritas saham PT. Abdi Bangsa yang dominan dipegang oleh orang-orang ICMI seperti Erick Tohir, B.J. habibie dan Adi Sasono. atau lebih tepatnya harian Republika dinilai kurang mewakili salah satu corak penafsiran Islam yang lebih "fundamentalistis". Hal tersebut dipandang karena lahirnya Republika Ummat secara lebih independen dengan semangat kewiraswastaan.

Majalah Ummat harus berhenti terbit disaat reformasi politik baru dimulai tahun 1998. penyebabnya kendala ideologis dalam melakukan akomodasi dengan kekuatan modal dan tingkat resistensi yang tinggi dari pasar iklan yang merupakan salah satu sumber bernafasnya sebuah media cetak.

Mengelola usaha penerbitan koran bukan perkara sederhana. Selain sarat dengan modal dan sarat SDM, bisnis inipun sarat teknologi. Keberhasilan harian Republika yang sudah menapaki usia 15 tahun merupakan buah upaya keras manajemen dan seluruh awak pekerja di PT Abdi Bangsa Tbk yang dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkan koran ini sejak 1993 untuk mengelola segala kerumitan tersebut.

Selain dituntut piawai berhitung, pengelola koran juga harus jeli, cerdik, dan kreatif bersiasat untuk tetap bertahan dan memenangkan persaingan. Sejak awal, Republika memang dekat dengan "sesuatu yang baru". Tatkala lahir, Republika menggebrak dengan tampilan "Desain Blok" yang tak lazim. Republika pun mampu menyabet gelar juara pertama Lomba Perwajahan Media Cetak pada tahun 1993.

Pada tahun 1995, Republika membuka situs web di internet. Dengan demikian pemberitaan dalam harian Republika juga dapat diakses melalui Internet. Selain itu harian Republika juga menjadi yang pertama mengoperasikan Sistem Cetak Jarak Jauh ( SCJJ ) pada tahun 1997. Pendekatan juga dilakukan kepada komunitas pembaca lokal. Republika menjadi salah satu koran pertama yang menerbitkan halaman khusus daerah. Selalu dekat dengan publik pembaca adalah komitmen yang diusung Republika untuk maju.

Mulai tahun 2004, Republika dikelola oleh PT Republika Media Mandiri ( RMM ). Sementara PT Abdi Bangsa naik menjadi perusahaan induk ( Holding Company ). Di bawah PT RMM dengan pemimpin redaksi Ikhwanul Kiram Mashuri dan wakil pemimpin redaksi Nasihin Masha, Republika terus melakukan inovasi penyajian untuk kepuasan bagi pelanggannya.

Komunikasi Massa 1

KOMANDO PENDIDIKAN ANGKATAN UDARA
SEKOLAH KOMANDO KESATUAN


STUDI KEPUSTAKAAN KOMUNIKASI MASSA


1. Yang diketahui tentang surat kabar Suara Pembaruan dan Republika, menyangkut organisasi perusahaan dan keredaksian, isi serta gaya bahasa dari kedua surat kabar tersebut adalah :

a. Suara Pembaruan. Merupakan koran yang diciptakan sebagai pengganti harian Sinar Harapan yang di breidel tahun 1986. Harian Sinar Harapan dibatalkan SIUPP-nya tanggal 8 oktober 1986 dan kemudian terbit kembali dengan nama Suara Pembaharuan pada tanggal 4 Februari 1987. Penggantian tersebut diikuti dengan penggantian PT Sinar Kasih sebagai penerbit Sinar Harapan yang diganti menjadi PT Media Interaksi Utama, sebagian besar dari wartawan dari harian Sinar Harapan ditampung, hanya pemimpin redaksi Aristide Katoppo dan pemimpin umumnya H.G Rorimpandey digantikan oleh Albert Hasibuan.

Gerard H rorimpandey merupakan putera dari minahasa kelahiran 85 tahun lalu yang pernah tergabung dalam laskar KRIS Bandung dan merupakan "perintis pers industri." Namanya mencuat ketika ditunjuk oleh kawan-kawan seperjuangan seperti ARSD "BART" RATULANGIE, Ds. Wim Rumambi, Alex Wenas dll utk mengelola harian Sinar Harapan yang berdiri pada 27 april 1961 dan waktu itu berafiliasi dengan partai PARKINDO. dan sejak tahun 1960 an media ini berhaluan independen.

Sekalipun membawa misi kristiani dengan dasar semboyan "memperjuangkan Kebenaran dan keadilan berdasarkan kasih" media bervisi pluralistik ini mendapat tempat terhormat di kalangan pembaca luas. Tetapi jalan penuh liku dan cita-cita Rorimpandey sering diperhadapkan dengan badai pergumulan hingga perjalanan harian Sinar harapan terhenti di bulan oktober 1986 dan berlanjut dengan nama baru Suara Pembaruan di bulan Februari 1987.

HG Rorimpandey selaku pemimpin umum , terus mencari cara untuk bisa kembali menerbitkan Sinar Harapan. Akhirnya pada tanggal 4 Februari 1987 setelah melalui negosiasi panjang dengan pihak pemerintah, pengelola diizinkan kembali menerbitkan koran dengan nama baru yaitu Suara Pembaruan dengan nama penerbit baru yakni PT. Media Interaksi Utama dan tentunya susunan personalia redaksi yang juga baru. Koran baru ini memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan koran sebelumnya termasuk logo dan rubrikasinya.

Ketika reformasi bergulir, sinar harapan terbit kembali dengan format yang hampir sama dengan suara pembaruan hanya terbitnya pagi hari. tanggal 2 Juli 2001 adalah pemunculan perdana sinar harapan baru yang tampil dengan logo dan jenis huruf yang pernah dipakai suara pembaruan selama empat belas tahun.

Setelah era reformasi, beberapa pihak di internal Suara Pembaruan keluar dan menerbitkan kembali Sinar Harapan , sehingga saat ini kedua koran ini yang pada dasarnya dari akar yang sama bersaing di pasar koran sore. Suara Pembaruan sendiri terbit setiap hari dengan edisi Minggu nya sudah diedarkan di pasar berbarengan dengan edisi Sabtu sore. Tidak seperti edisi hariannya yang penuh dengan berita berat seperti politik, ekonomi, hukum dan lain-lain, edisi Minggu Suara Pembaruan bercorak lebih santai dan soft. Beritanya dikemas lebih ringan untuk menemani akhir pekan para pembacanya. Sejak tahun 2006, Suara Pembaruan memiliki kemitraan strategis dengan Globe Media Group, sebuah grup penerbit yang mengelola beberapa media cetak diantaranya koran bisnis Investor Daily, Majalah Investor, majalah Globe Asia, dan koran berbahasa Inggris The Jakarta Globe. Seperti halnya koran-koran mainstream pada umumnya, Suara Pembaruan terbit dalam versi cetak, versi online (www.suarapembaruan.com) dan versi e-paper (epaper.suarapembaruan.com).

Peredaran Suara Pembaruan yang dikomandoi oleh Wim Tangkilasan meliputi sekitar 85% di Jabodetabek dan 15% di kota-kota lain di Indonesia. Banyak kalangan menilai Suara Pembaruan adalah koran sore terbesar di Indonesia. Menurut Nielsen Media Research, profil pembaca Suara Pembaruan adalah pria (67%), usia 30-39 tahun (51%), usia 20-29 tahun (38%), SES A1, A2 (40%), white collar (56%), blue collar (25%), pendidikan SLTA (58%) dan universitas (25%).

Kelahiran dua harian media cetak yang dipelopori oleh Tokoh – tokoh dengan latar belakang agama yang berbeda tersebut tentu dengan menyelipkan misi-misi keagaman dalam bidang politik.

b. Harian Republika. Merupakan koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas Muslim bagi publik di Indonesia. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang bagi kalangan umat Islam, khususnya para wartawan profesional muda yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) kemudian dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu yang kemudian memungkinkan upaya-upaya tersebut berbuah.

Republika terbit sejak tanggal 4 Januari 1993 oleh tokoh cendekiawan muslim dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada dasarnya bersifat idealis. Artinya harian tersebut didirikan dengan tujuan politis_ideologis. Menurut David T. Hill, Republika dibangun setelah ICMI mengidentifikasikan "musuh bersama", yaitu kelompok minoritas yang menguasai konglomerasi media yang sengaja menutupi kegiatan-kegiatan islam secara profesional.

Meningkatnya peran serta umat islam ditunjang dengan adanya ledakan kaum terdidik (intellectual booming) di kalangan kelas menengah kaum santri Indonesia. Program dan kebijaksanaan pendidikan orde baru secara langsung maupun tidak langsung telah melahirkan generasi baru kaum santri yang terpelajar, modern, berwawasan kosmopolitan, berbudaya kelas menengah, serta mendapat tempat dalam institusi-institusi modern.

Kelahiran harian Republika merupakan salah satu bagian dari program yang digagas atau dipelopori oleh bentuk program langsung dan unit badan otonom ICMI. Terbentuk atau berkembanglah PINBUK dengan ribuan BMT, Asuransi takaful, bank muamallat Indonesia, harian Republika, YAAB-Orbit, Masika, Alisa khadijah, mufakat, MKPD, Wisma Sakinah, CIDES, wakaf buku, Mafikibb, yayasan Bumi, LPBH.

Di Indonesia menyusul kelahiran ICMI, oleh kaum cendekiawan muslim lahir bank Muamallat Indonesia dan beberapa lembaga keuangan syariah lain, seperti asuransi dan lembaga pembiayaan keuangan non-bank. Dan dari kelompok sosial inilah muncul gagasan menerbitkan koran harian Republika yang mulai terbit 4 januari 1993. Dengan dukungan ICMI koran harian Republika kemudian dapat terdistribusi luas di berbagai daerah dan langsung menarik minat pembaca muslim khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan.

Penerbitan Republika dinilai menjadi berkah bagi umat Islam. Sebelum masa itu, aspirasi umat Islam tidak mendapat tempat dalam wacana nasional. Kehadiran media ini bukan hanya memberi saluran bagi aspirasi tersebut, namun juga menumbuhkan pluralisme informasi di masyarakat. Karena itu kalangan umat Islam kemudian antusias memberi dukungan, antara lain dengan membeli saham sebanyak satu lembar saham per orang. Dan PT Abdi Bangsa Tbk sebagai penerbit Republika pun menjadi perusahaan media pertama yang menjadi perusahaan publik.

Keberhasilan republika disusul dengan kelahiran majalah Ummat di awal tahun 1995. yang mempunyai semangat yang sama untuk melayani kebutuhan masyarakat islam yang sadar politik karena waktu itu tidak ada majalah yang mengisi segmen tersebut.

Tetapi karena jarak kelahiran yang bebeda 4 tahun dari koran Republika, dan selama 4 waktu tsb terjadi perkembangan politik yang tidak persis sama dengan ketika harian Republika dilahirkan dibawah pengelolaan PT. Abdi bangsa (ABBA), majalah Ummat dipandang sebagai pers yang mempunyai kecenderungan terhadap koran berbasis politik aliran. Dalam hal ini mereka menganggap telah mewakili aspirasi Umat Islam karena sejak berdiri diklaim oleh pendirinya sebagai salah satu "raison d'etre" berdirinya koran tsb. hal ini terlihat dari kepemilikan mayoritas saham PT. Abdi Bangsa yang dominan dipegang oleh orang-orang ICMI seperti Erick Tohir, B.J. habibie dan Adi Sasono. atau lebih tepatnya harian Republika dinilai kurang mewakili salah satu corak penafsiran Islam yang lebih "fundamentalistis". Hal tersebut dipandang karena lahirnya Republika Ummat secara lebih independen dengan semangat kewiraswastaan.

Majalah Ummat harus berhenti terbit disaat reformasi politik baru dimulai tahun 1998. penyebabnya kendala ideologis dalam melakukan akomodasi dengan kekuatan modal dan tingkat resistensi yang tinggi dari pasar iklan yang merupakan salah satu sumber bernafasnya sebuah media cetak.

Mengelola usaha penerbitan koran bukan perkara sederhana. Selain sarat dengan modal dan sarat SDM, bisnis inipun sarat teknologi. Keberhasilan harian Republika yang sudah menapaki usia 15 tahun merupakan buah upaya keras manajemen dan seluruh awak pekerja di PT Abdi Bangsa Tbk yang dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkan koran ini sejak 1993 untuk mengelola segala kerumitan tersebut.

Selain dituntut piawai berhitung, pengelola koran juga harus jeli, cerdik, dan kreatif bersiasat untuk tetap bertahan dan memenangkan persaingan. Sejak awal, Republika memang dekat dengan "sesuatu yang baru". Tatkala lahir, Republika menggebrak dengan tampilan "Desain Blok" yang tak lazim. Republika pun mampu menyabet gelar juara pertama Lomba Perwajahan Media Cetak pada tahun 1993.

Pada tahun 1995, Republika membuka situs web di internet. Dengan demikian pemberitaan dalam harian Republika juga dapat diakses melalui Internet. Selain itu harian Republika juga menjadi yang pertama mengoperasikan Sistem Cetak Jarak Jauh ( SCJJ ) pada tahun 1997. Pendekatan juga dilakukan kepada komunitas pembaca lokal. Republika menjadi salah satu koran pertama yang menerbitkan halaman khusus daerah. Selalu dekat dengan publik pembaca adalah komitmen yang diusung Republika untuk maju.

Mulai tahun 2004, Republika dikelola oleh PT Republika Media Mandiri ( RMM ). Sementara PT Abdi Bangsa naik menjadi perusahaan induk ( Holding Company ). Di bawah PT RMM dengan pemimpin redaksi Ikhwanul Kiram Mashuri dan wakil pemimpin redaksi Nasihin Masha, Republika terus melakukan inovasi penyajian untuk kepuasan bagi pelanggannya.

Senin, 13 April 2009

OPTIMALISASI

RAHASIAKOMANDO PENDIDIKAN TNI ANGKATAN UDARA
SEKOLAH KOMANDO KESATUAN




OPTIMALISASI KEMAMPUAN PERWIRA PASKHAS DI BATALYON 464 NANGGALA DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS TNI AU PADA LIMA TAHUN MENDATANG


Pendahuluan

1. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mempunyai tugas selaku penegak kedaulatan Negara di udara, mempertahankan keutuhan wilayah udara nasional dan integritas bangsa bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan lainnya, serta menyelenggarakan penegakan hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional, membangun dan mengembangkan kekuatan pertahanan negara matra udara, melaksanakan pembinaan terhadap potensi dirgantara nasional bagi keperluan tugas pertahanan Negara di udara. Di dalam mengemban tugas tersebut, TNI AU sebagai sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kesiapan yang optimal dari komponen kekuatannya meliputi personel, alutsista, pangkalan udara maupun system piranti lunaknya. Di antara komponen tersebut, personel merupakan komponen yang sangat menentukan dan paling kompleks di antara komponen-komponen lainnya. Betapapun canggih dan lengkapnya alutsista serta sarana prasana yang dimiliki tanpa didukung oleh personel yang mumpuni sangat mustahil bagi TNI AU dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Menyadari hal tersebut, sangat diperlukan suatu pembinaan personel yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan bagi seluruh personel TNI AU.

2. Tetapi pada saat ini kondisi pembinaan personel masih belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat ditemukan pada jumlah personel yang masih sangat terbatas, penyebaran penempatan personel yang kurang merata, kualitas yang rendah, kesejahteraan yang kurang memadai dan masih banyak hal-hal lain yang menunjukkan


RAHASIA
ketidaksesuaian harapan dalam pembinaan personel tersebut.

3. Mengingat peran dan fungsi TNI AU sebagai salah satu pendukung kegiatan operasi dan pembinaan potensi dirgantara perlu adanya upaya-upaya peningkatan kesiapan operasional dengan penyediaan dan pembinaan personel, menyediakan kebutuhan fasilitas, pemeliharaan serta memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dirgantara yang ada di berbagai wilayah, sehingga mampu berfungsi sebagai wilayah operasi yang setiap saat dapat menyelenggarakan tugas pokok secara optimal.

4. Maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan naskah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang optimalisasi pembinaan personel TNI AU dalam rangka mendukung kesiapan operasional pada masa mendatang dengan tujuan agar dapat memberikan masukan kepada pimpinan tentang upaya-upaya yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pembinaan .personel TNI AU.

5. Ruang LIngkup dan Tata Urut. Ruang lingkup dan pembahasan pada naskah Karangan Militer ini adalah pada optmalisasi pembinaan personel TNI AU dalam rangka mendukung kesiapan operasional pada masa mendatang, dengan tata urut sebagai berikut :

a. Pendahuluan.

b. Dasar Pemikiran

c. Kondisi Pembinaan Personel TNI AU Saat ini.

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi.

e. Kondisi Pembinaan Personel yang Diharapkan.

f. Upaya-upaya Yang Dilaksanakan.

g. Kesimpulan dan Saran.

h. Penutup.

6. Pengertian-pengertian. Untuk mendapatkan kesamaan bahasa dan persepsi dalam pembahasan dalam tulisan ini maka akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan pembahasan tulisan ini antara lain :
a. Profesional. Profesional adalah menguasai dan mampu menerapkan dengan baik suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam pekerjaan dan jabatannya.
b. Disiplin. Disiplin adalah ketaatan melaksanakan aturan-aturan yang di wajibkan atau di harapkan oleh masyarakat agar kehidupan di dalam masyarakat dan negara ini berjalan tertib dan lancar.
c. Rekrutmen. Adalah proses penerimaan calon personel TNI AU yang baru masuk dari kalangan sipil, untuk selanjutnya dididik secara militer di lembaga pendidikan yang ditunjuk.


Dasar Pemikiran

7. Dasar pemikiran yang digunakan dalam pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Bahwa salah satu jati diri TNI adalah sebagai prajurit profesional, yaitu prajurit yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak dan mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk mencapai tingkat profesional, maka prajurit TNI harus dididik dan dilatih menggunakan senjata dengan baik, dijamin kesejahteraannya sehingga diharapkan mahir bertempur untuk mempertahankan bangsa dan negara.

b. Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor : Kep/3/IV/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Doktrin TNI Angkatan Udara Swa Bhuana Paksa. Bobot teknologi yang terkandung dalam kekuatan udara berdampak pada dibutuhkannya personel yang memiliki tingkat pengetahuan dan kemampuan yang tinggi dalam pengoperasian alutsista. Hanya dengan pengetahuan, kemampuan, dan dedikasi yang mencerminkan profesionalisme personel insan udara, kekuatan udara dapat digunakan serta diberdayakan secara efektif dan efisien.


Kondisi Pembinaan Personel TNI AU Saat Ini

8. Pembinaan personel TNI AU saat ini masih belum sesuai dengan kondisi ideal, sehingga mengakibatkan kesiapan operasional TNI AU menjadi berkurang. Kondisi-kondisi tersebut meliputi antara lain :

a. Proses Rekrutmen. Proses rekrutmen atau proses pengadaan personel masih banyak menganut sistem KKN, sehingga terdapat sebagian personel yang masuk menjadi anggota TNI AU tanpa dapat dijamin kualitasnya, baik dari segi fisik, mental dan intelektualitasnya. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja personel TNI AU lainnya yang masuk secara normal melalui seleksi yang ketat, karena bagaimanapun juga motivasi yang dimiliki pasti akan berbeda antara yang masuk secara normal dan masuk secara KKN.

b. Pendidikan Yang Kurang Memenuhi Standar. Setelah proses perekrutan, selanjutnya adalah proses pendidikan dari personel yang dinilai masih belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan tugas. Proses pendidikan masih memberikan bobot lebih kepada teori daripada praktek langsung di lapangan, sehingga para personel yang baru lulus dari pendidikan cenderung masih belum tahu apa-apa dalam melaksanakan tugas di satuannya. Kondisi ini mengakibatkan terbuangnya waktu hanya untuk memberikan pelajaran lagi kepada para personel baru.

c. Penyebaran Personel yang Kurang Merata. Saat ini konsentrasi kekuat-an personel TNI AU masih berada di Pulau Jawa. Hal ini mengakibatkan satuan-satuan TNI AU yang berada di luar Pulau Jawa selalu mengalami kekurangan personel sehingga mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Kondisi ini disebabkan karena adanya oknum di TNI AU yang bersedia memproses penempatan seseorang agar tetap di Pulau Jawa, dengan syarat imbalan yang tidak seberapa. Situasi ini selain berakibat buruk pada satuan-satuan yang berada d luar Pulau Jawa, juga berdampak pada personel yang bersangkutan karena dengan hanya berada di dalam Pulau Jawa, pengalaman dinas yang diperoleh akan sangat kurang.

d. Kesejahteraan Personel Yang Masih Kurang. Masalah kesejahteraan ada-lah hal yang klasik yang sampai saat ini masih belum ditemukan jalan pemecahan terbaik. Pemenuhan kesejahteraan adalah sesuatu yang mutlak apabila menginginkan postur personel TNI AU yang memiliki kesiapan tinggi. Apabila hal ini tidak dipenuhi, secara manusiawi personel TNI AU akan sulit dalam melaksanakan pengabdiannya kepada negara ini.


Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

9. Kondisi yang terjadi saat ini pada pembinaan personel TNI AU tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain :

a. Praktek KKN yang masih membudaya. Dalam beberapa penerimaan personel TNI AU masih ditemui praktek-praktek KKN yang dilakukan oleh beberapa oknum TNI. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa personel yang seharusnya tidak memenuhi syarat, namun diberikan toleransi yang besar, sehingga mengabaikan nilai-nilai seleksi yang sangat ketat. Hal tersebut pada umumnya terjadi apabila seorang calon personel adalah kerabat dekat dengan seorang pejabat atau anggota TNI AU yang sudah aktif.

b. Minimnya Anggaran. Permasalahan anggaran Negara untuk keperluan pertahanan masih sangat sulit dilakukan. Hal tersebut sebagai akibat dari kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik. Belum lagi ditambah dengan mental korupsi dari beberapa pejabat negeri ini, memperparah kondisi keuangan Negara. Dengan minimnya anggaran, secara langsung dapat dirasakan dampaknya dalam pemenuhan kesejahteraan personel TNI AU dan pemenuhan kebutuhan alutsista. Selain itu dampak dari minimnya anggaran juga berpengaruh terhadap proses pendidikan personel TNI AU, yaitu dengan tidak mampunya lembaga-lembaga pendidikan menyediakan alins (alat instruksi) dan alongins (alat penolong instruksi) yang dapat digunakan para siswa untuk belajar praktek secara nyata bidang tugas yang akan dihadapinya kelak di satuan.

c. Pembangunan Nasional yang Tidak Merata. Saat ini konsentrasi pembangunan masih dititikberatkan pada Pulau Jawa dan Bali, sehingga kondisi di Pulau Jawa cenderung lebih baik dibandingkan daerah di luar Pulau Jawa. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa taraf kehidupan di Pulau Jawa menjadi lebih baik, beberapa contohnya antara lain mudahnya mendapatkan kebutuhan hidup, mudahnya melaksanakan perjalanan karena jalan-jalan yang semakin bagus dan lebar, situasi keamanan yang baik, karena hampir tidak ada kerusuhan sosial yang terjadi di Pulau Jawa yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang betah tingal di Pulau Jawa. Situasi demikian mengakibatkan banyak personel yang enggan untuk ditempatkan di luar Pulau Jawa. Mereka mencoba beberapa cara untuk dapat tetap tingal di Pulau Jawa,salah satunya dengan mencoba “meloby” oknum personel TNI yang mampu mengatur penempatan dinas mereka.


Kondisi Pembinaan Personel TNI AU Yang Diharapkan

10. Setelah mengetahui beberapa permasalahan dan factor-faktor yang mempengaruhi, TNI AU dengan kondisi saat ini belum mampu sepenuhnya melaksanakan pembinaan yang optimal terhadap personelnya. Kondisi yang diharapkan dari pembinaan personel TNI AU adalah sebagai berikut :

a. Proses Rekrutmen yang Bersih. Proses penerimaan awal personel dalam memasuki masa kedinasan di TNI Angkatan Udara adalah hal yang sangat vital, karena dari sinilah seluruhnya berawal. Apabila dianalogikan dengan suatu bidang usaha, maka proses rekrutmen adalah modal utama yang sangat menentukan jalannya suatu usaha nantinya. Demikian pula dengan TNI AU, apabila dalam proses rekrutmen tersebut didapatkan kualitas calon personel yang baik, maka kelangsungan organiasi TNI AU dapat dipastikan berjalan dengan baik, karena para personel pengawaknya adalah orang-orang terpilih, yang tangguh baik fisik maupun mentalnya, bukan orang-orang yang mudah sakit dan tidak tahan menderita.

b. Pendidikan yang Mampu Menjawab Tantangan Tugas. Pendidikan personel TNI AU memegang peran tidak kalah pentingnya dengan proses rekrutmen, karena dari pendidikan akan dibentuk karakter personel TNI AU yang akan mengawaki organisasi ini. Pendidikan yang diharapkan adalah dengan kurikulum yang mampu secara aplikatif menjawab tantangan tugas di satuan, bukan hanya berisi teori-teori dengan minim praktek secara langsung. Sehingga dengan demikian diharapkan personel-personel yang telah lulus dari suau lembaga pendidikan dapat segera melaksanakan tugasnya tanpa harus belajar banyak di satuan tempatnya bertugas, sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas waktu.

c. Penyeberan Personel yang Merata. Pemerataan personel di seluruh satuan di TNI AU sesuai dengan komposisinya sangat diharapkan karena untuk menghindari terjadinya kekurangan personel pada suatu satuan sementara pada satuan yang lain terjadi penumpukan personel. Sehingga dengan penyebaran personel yang merata diharapkan satuan-satuan yang berada di luar Jawa dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dan secara keseluruhan kesiapan operasional TNI AU akan semakin baik karena adanya jumlah personel yang mencukupi yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

d. Kesejahteraan Personel yang Baik. Sesuai dengan tujuan reformasi yang menginginkan suatu postur TNI yang professional, maka harus ditopang dengan kesejahteraan yang baik. Peningkatan kesejahteraan merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar dan menunggu waktu lama dalam mewujudkannya, karena personel TNI AU sesuai amanat reformasi sudah tidak dapat lagi berpolitik praktis dan berbisnis. Padahal kedua hak tersebut, yaitu berpolitik praktis dan berbisnis adalah hak dasar yang sangat mahal, sehingga apabila kedua hak ini dicabut maka konsekuensi dari Negara adalah memberikan kesejahteraan yang cukup kepada personel TNI khusunya TNI AU. SAngat berbahaya apabila seorang prajurit sudah mencoba melalui jalan illegal untuk memnuhi kebutuhannya, tetapi secara manusiawi prajurit juga seorang manusia yang perludicukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Mereka juga ingin seperti komponen bangsa lainnya yang tidak dicabut hak-haknya dapat memperoleh kesejahteraan yang bak. Jadi, demi mewujudkan TNI AU yang profesional perlu peningkatan anggaran yang proporsional.


Upaya-upaya yang dilakukan

11. Untuk meraih kondisi yang diharapakan seperti yang diuraikan di atas, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. Peningkatan Kesadaran Akan Pentingnya Rekrutmen yang Baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan contoh nyata dari beberapa personel yang merupakan hasil rekrutmen yang tidak normal, misalkan apabila yang bersangkutan bermasalah, maka pihak-pihak yang berwenang harus berani mengungkap bahwa yang bersangkutan masuk dengan cara yang tidak semestinya. Karena kecenderungan yang terjadi adalah apabila seseorang yang seharusnya tidak pantas masuk menjadi personel TNI AU tetapi dipaksakan, maka dengan sendirinya akan terkena seleksi alam, misalkan saja yang bersangkutan akan terkena sakit sebagai akibat ketidakmampuan fisiknya menanggung beban tugas yang dibebankan, atau karena ketidaktahanan mental sehingga yang bersangkutan akan berbuat yang mengakibatkan masalah seperti desersi, pelanggaran hukum dan yang lainnya. Sehingga dengan dibukanya akar permasalahan dari beberapa persoalan yang terjadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rekruitmen yang berdasarkan KKN akan sangat berbahay baik diri personel yang bersangkutan maupun kelangsungan organisai TNI AU.

b. Mengubah Kurikulum Pendidikan. Agar dapat menjawab tantangan tugas di satuan, maka perlu dilakukan perubahan kurikulum pendidikan yang selama ini banyak berupa teori menjadi kurikulum yang berbasis pada praktek nyata di lapangan. Sebagai contoh seorang personel yang kelak akan bertugas sebagai teknisi pesawat terbang, maka harus diajarkan secara langsung bagaimana menangani permasalahan-permasalahan yang akan timbul pada saat memelihara pesawat terbang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rangka membentuk kurikulum yang berbasis praktek nyata, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1) Menyediakan alins dan alongins yang cukup di lembaga-lembaga pendidikan, sehingga personel TNI AU yang masih belajar tidak hanya memandang gambar dari suatu sistem, tetapi mengetahui dengan mata kepala sendiri tentang cara kerja dari sistem tersebut, sehingga dengan demikian pada saat mereka memasuki masa kedinasansudah terbiasa dengan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya.

2) Apabila penyediaan alins alongins di suatu lebaga pendidikan masih sulit dilaksanakan, maka dapat diubah dengan melaksanakan latihan-latihan kerja di tempat di mana sistem itu berada, misalkan teknisi pesawat Hawk 109/209, maka diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan latihan kerja langsung ke bidang pekerjaannya, tidak hanya sekedar berkunjung dalam waktu yang singkat.

3) Melakukan penggolongan bidang tugas yang akan dihadapi, sebagai contoh seseorang yang dididik menjadi seorang teknisi persenjataan, maka harus dipisahkan antara teknisi senjata udara atau darat. Hal ini untuk menghindari kesia-siaan ilmu yang diperoleh selama belajar.

c. Pemerataan Penyebaran Personel. Beberapa upaya yang dapat dilakukan agar pemerataan penempatan personel dapat terlaksana antara lain :

1) Penyusunan komposisi personel yang disusun secara tetap. Penetapan sebaran personel saat ini dituangkan dalam bentuk DSP (Daftar Susunan Personel), tetapi terdapat kelemahan yaitu hanya mengatur komposisi perwira, tidak dilengkapi dengan berapa jumlah bintara, tamtama dan PNS yang harus mengawaki suatu satuan kerja tertentu. Dengan demikian penetapan komposisi personel untuk setiap satuan TNI AU di seluruh Indonesia sangat perlu karena dapat dijadikan dasar bagi satuan-satuan di daerah untuk mengajukan tambahan personel.

2) Meningkatkan promosi tentang TNI AU di satuan-satuan yang berada di luar Jawa. Cara ini sangat efektif untuk memeratakan penempatan personel di seluruh pelosok Indonesia, yaitu dengan banyaknya putra daerah asal yang mendaftar dan masuk sebagai anggota TNI AU, maka para putra daerah tersebut dapat dikembalikan ke daerah asalnya pada saat penempatan. Hal ini lebih efektif dibandingkan harus emmaksa personel yang berasal dari Pulau Jawa untuk ditempatkan di luar Pulau Jawa. Tetapi dalam perekrutan putra daerah ini harus tetap mengikuti prosedur seleksi yang ada, harus dihindari toleransi dalam perekrutan terhadap kekurangan dalam persyaratan yang mungkin ada di diri putra daerah tersebut.

d. Peningkatan Kesejahteraan. Upaya peningkatan kesejahteraan personel memang lebih banyak tergantung kepada kebijaksanaan pemerintah, tetapi para personel TNI AU dapat mengupayakan sendiri dengan beberapa cara antara lain :

1) Mengoptimalkan penghasilan yang ada. Walaupun di tengah krisis ekonomi yang ditandai dengan makin mahalnya harga-harga kebutuhan, namun hal tersebut dapat disiasati dengan penerapan sistem skala prioritas dalam penggunaan penghasilan yang diperoleh. Sehingga harus dihindari penggunaan penghasilan yang tidak terkendali.

2) Pemberian arahan berupa santiaji dan santi karma. Hal ini perlu dilakukan oleh para Komandan atau Kepala Satuan Kerja agar para personel yang menjadi bawahannya dapat tetap ingat untuk tidak terlalu mudah menghambur-hamburkan penghasilannya yang sedikit, terlebih jangan sampai terlilit hutang. Pelaksanaannya dapat dilaksanakn secara resmi di lokasi kantor yang dapat dilaksanakan pada saat pengarahan setelah apel atau dengan cara tidak resmi yang dapat dilakukan di luar jam dan hari dinas.

3) Mencari peluang pendapatan yang tidak melanggar agenda reformasi. Sesuai dengan agenda reformasi, seluruh personel TNI termasuk didalamnya personel TNI AU dilarang berbisnis. Tetapi masih banyak jalan lain yang dapat dilaksanakan dalam berusaha meningkatkan penghasilan selain dari berbisnis. Salah satu contohnya adalah dengan sistem investasi hewan ternak. Kita dapat menginvestasikan sedikit dari penghasilan untuk membeli ternak yang masih kecil, tentunya dengan harapan harga yang diperoleh cukup murah. Kemudian ternak tersebut kita titipkan kepada seseorang yang bersedia memeliharanya dengan menerapkan sistem bagi hasil. Jika sudah memiliki umur cukup dan pantas untuk dijual, kita bisa menjualnya. Sistem ini bukan bisnis, tetapi menabung, sehingga tidak melanggar agenda reformasi dan peraturan TNI lainnya yang melarang untuk berbisnis.


Kesimpulan dan Saran

12. Kesimpulan. Pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara saat ini belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pembinaan personel yang mengawaki. Dari pembahasan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

a. Pembinaan personel TNI AU saat ini masih belum optimal yang disebabkan antara lain karena rekrutmen yang buruk, pendidikan yang kurang menjawab tantangan tugas, penyebaran personel yang tidak merata dan kesejahteaan yang kurang memadai.

b. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain masih adanya praktek KKN oleh oknum panitia penerimaan dalam proses rekrutmen, kurikulum pendidikan yang hanya mengutamakan teori dibandingkan praktek, rasa betah berdinas di dalam Pulau Jawa dan minimnya anggaran dalam memnuhi kebutuhan personel TNI AU.

c. Dari kondsi dan faktor-faktor tersebut, diharapkan adanya perbaikan pada proses rekrutmen, kurikulum pendidikan yang mampu menyiapkan personel TNI AU menjadi tenaga siap pakai, penyebaran personel yang merata di seluruh satuan TNI AU dan kesejahteraan personel yang layak.

d. Untuk meraih kondisi yang diharapkan tersebut beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain memperbaki sistem rekrutmen personel TNI AU sehingga tidak ada lagi yang menggunakan sistem KKN, perubahan kurikulum pendidikan menjadi kurikulum yang menitik beratkan pada praktek dibandingkan hanya teori, menetapkan suatu peraturan tentang penempatan personel secara menyeluruh dan pengelolaan penghasilan untuk menyiasati kesejahteraan yang masih belum memadai.
RAHASIA
13. Saran. Untuk mencapai optimalisasi pembinaan personel TNI AU tersebut, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

a. Penambahan anggaran pertahanan oleh negara agar pelaksanaan pembinaan personel ini dapat berjalan dengan baik, karena banyak upaya-upaya pembinaan personel TNI AU yang terkendala oleh minimnya anggaran nasional yang dialokasikan untuk bidang pertahanan.

b. Mengusulkan kepada Mabes TNI AU agar menyusu suatu piranti lunak tentang pembinaan personel yang terpusat dan terus ditingkatkan nilai kemanfaatannya setiap tahun.

Penutup

14. Demikianlah penulisan naskah ini dibuat, dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam memutuskan kebijaksanaan selanjutnya, khususnya dalam optimalisasi pembinaan personel TNI AU dalam rangka mendukung kesiapan operasional pada masa lima tahun mendatang.




Jakarta, Januari 2009
Perwira Siswa



Banu Kusworo
Kapten Psk NRP 526348

RAHASIA